banner 728x90

Petisi Dukungan Tangkap Pelapor Anies Segera Dibuat

banner 468x60

JAKARTA. INDEPNEWS.Com – Penggunaan kata pribumi oleh Anies Baswedan telah memicu kontroversi. Sejumlah pihak menuding Anies bersikap rasis, kendati mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu telah menjelaskan bahwa pribumi yang ia maksud adalah mengacu di era kolonialisme.

Namun kegaduhan kata pribumi ini sudah menggagalkan semangat rekonsiliasi yang di gagas oleh Anies-Sandi untuk mengajak segenap masyarakat DKI Jakarta dan semua komponen politik untuk bersama membangun jakarta sebagai rumah bersama kini kembli memanas akibat laporan tersebut. Ungkap Direktur SC Institute, Sandri Rumanama

Sandri menambahkan bahwa dirinya sepkata dengan. budayawan Jaya Suprana dalam artikelnya bertanya-tanya, mengapa sampai sebegitu gaduhnya terhadap penggunaan kata pribumi itu. “Terus terang saya gagal paham mengenai apa sebenarnya yang perlu digaduhkan dari kata “pribumi” yang cuma sekali muncul di dalam orasi perdana Gubernur Anies,” ujarnya.

maka itu kata sandri tuduhan provokatif dari pelapor ini ini tidak berdasar, karena jika kita mengacu pada UUD 1945 Pasal 26. Kata Pribumi itu di akui bahkan secara konstitusi di beri keterangan bahwa pribumi ada penduduk asli Indonesia, jelasnya.

“Bahkan istilah pribumi juga sudah di tetapkan melalui hukum international yang di bentuk oleh majelis hukum Persyerikatan Bangsa Bangsa (PBB) & di tetapkan pada tanggal 9 agustus sebagai hari pribumi se-dunia ini membero syarat hukum bahwa pribumi itu di akui secara klasifikasi sosial” paparnya.

Namun keterangan berdasarkan laporan dari pihak pelapor dengan dalil UU No. 40 tahun 2008 ayat 1, yang menerangkan,”bahwa Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis”. Perlu di garis bawahi kata diskriminasi itu dan mari kita pahami ap itu diskriminasi, ulasnya.

Sandri menjelaskan diskriminasi itu merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, semua ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan satu sama yang lain.

Jika kita sinkronkan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta, secara jaidah bahawa ternyata pidato Gubernur DKI Jakarta tidak mengandung unsur Diskriminatif sebagai mana di amanatkan dalam UU No. 40 tahun 2008.

Maka itu kami dari *SC Institute* merasa bahwa yang membuat gaduh adalah pihak pelapor  karena gagal memahami bahasa hukum serta tata bahasa dengan baik dan benae dan jika tidak maka ada dugaan pihak pelapor sengaja membuat gadug suasana politik, terangnya.

Selain itu pihak pelapor juga sudah menghina penduduk asli indonesia dengan redaksi “Setahu saya bahwa tidak ada pribumi asli” kalimat ini menunjukan bahwa pelapor tidak mengakui UUD 1945 pasal 26.

Yang  kedua, pelapor juga telah menistakan leluhur di negara ini, yang ke tiga pelaku di anggap sebagai aktor yang membuat gaduh di tengah masyarakat dan komponen politik, sjlas Sandri.

Olehnya itu petisi ini kami gagas untuk meminta dukungan semua masyarakat agar pelaku di lapor balik dan segera di tangkap, pintanya.

 

(Jono / Tim)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan