banner 728x90

Pembangunan Pasantren di Kecamatan Badau Diprotes Masyarakat Adat

banner 468x60
Spread the love

KAPUAS HULU, INDEPNEWS.Com – Dengan berkembangnya pembangunan di daerah perbatasan pemerintah terus menerus memberikan pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Pembangunan ini tidak semua disambut baik oleh berbagai masyarakat di perbatasan. Salah satu contoh pembangunan pasantren dari Kementrian Agama Republik Indonesia dengan nilai kontrak proyek Rp.755.322.000 yang dilaksanakan oleh CV Bungsu Rasindo di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembangunan ini ditolak oleh masyarakat yang mengatas namakan masyarakat adat dengan menunjukkan surat Dewan Adat Kabupaten Kapuas Hulu. Yani surat yang bernomor 17/DAD/-BDU/VII/2017 Kebupaten Kapus Hulu dengan beberpa tanda tangan tokoh adat terlampir. Dan hal tersebut sudah disampaikan ke Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu.

Jika pembangunan ini dihentikan sudah pasti akan menimbulkan beberpa faktor seperti program pemerintah tidak berjalan, penyerapan anggaran, dan mengganggu sinerginitas program – program pemerintah yang lain. Terkait program atau pekerjaan ini akan berdampak buruk terhadap wibawa pemerintah maupun supremasi hukum yang ada.

Tim media menyampaikan ketegasan kepada pemerintah agar cepat menindaklanjuti bagaimana solusi agar pembangunan ini bisa dilaksanakan atau minimal ada upaya untuk dialihkan, terang ketua tim media Suara Keadilan.

“Sampai hari ini kami belum bisa komfirmasi ke pihak Departemen Agama maupun ke pihak pelaksana dalam hal ini CV Bungsu Rasindo,” jelas ketua tim investigasi media suara keadilan.

 

(Tim Media)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan