banner 728x90

Memprihatinkan, Masih Ada Sekolah di Kota Pontianak yang Tak Miliki WC Siswa – Siswi  

banner 468x60
Spread the love

PONTIANAK, INDEPNEWS.Com – Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Prasana Sekolah Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki sarana prasarana yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak, Dr. Rianawati, M.Ag angkat bicara mengenai Sekolah Swasta yang sampai saat ini tidak mempunyai WC untuk siswa – siswi, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhatul Islamiyah yang terletak di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Dirinya terkejut, sekaligus bingung atas informasi sekolah yang tidak mempunyai WC ada di Kota Pontianak. Menurut pengalaman yang ia dapatkan semenjak menjabat sebagai Assesor Akreditasi sekolah sejak tahun 2014 sampai saat ini sudah turun langsung keadarah – daerah guna memperhatikan perkembangan pendidikan diwilayah Kalimantan Barat. Seperti Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kota Pontianak dan lain sebagainya.

“Semua sekolah yang pernah saya tinjau kelapangan, semuanya mempunyai WC. Hal ini menandakan Dunia Pendidikan sangatlah memperihatinkan. Karena bukan hanya Peraturan Menteri, tetapi secara sikologis dan kemanusiaan, WC menyangkut hak setiap manusia untuk buang hajat, tetapi kok tidak ada. Nah inilah hal yang membuatnya menjadi perihatin,” ujar dia saat diwawancarai diruangannya pada Kamis (11/1) siang.

Dari pengalaman yang ia dapatkan dilapangan, kebanyakan sekolah – sekolah terkesan hanya asal mendirikan, ditambah dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena kebanyakan dari mereka membangun sekolah tanpa memperhatikan standar – standar berdirinya sebuah sekolah, dan hal ini kerap terjadi dilapangan. Sehingga bisa merugikan anak – anak didik mereka sendiri, dan kondisi seperti ini sungguh sangat memperihatinkan.

“Seharusnya jika ada sekolah yang seperti itu, pihak – pihak terkait dalam hal ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kondisinya dengan mencari dana mulai dari Lembaga – Lembaga sampai dengan pihak – pihak ataupun instansi – Instansi terkait yang mempunyai ekonomi kuat. Jika mereka mengajukan Sarana dan Prasarana melaui sebuah Proposal untuk diajukan ke tempat – tempat yang memang sudah menjadi target mereka, itu diperbolehkan. Asalkan tujuannya baik dan benar – benar untuk membangun Sekolah,” ungkap dia.

Menurut dia, jika pihak sekolah ingin mengajukan Proposal Bantuan kepada Pemerintah, pihak sekolah harus mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa dibahas anggarannya melaui sidang Paripurna, sebelum dilakukannya Rapat Kerja di akhir tahun.

“Jadi ketika Proposal kita masuk, bisa direncanakan, kemudian ditahun berikutnya baru bisa direalisasikan. Contoh, kita ajukan ditahun 2017, maka ditahun 2018 mungkin perealisasiannya bisa didapatkan. Itupun juga masih ada halangannya, seperti nomor antrian yang didapatkan, jumlah dana Pemerintah yang terbatas, dan tingkat prioritas yang sangat krusial sekali. Jika sekolah tidak mempunyai WC, itu sungguh sangat keterlaluan sekali,” jelas dia.

Dirinya menilai, Peran pihak sekolah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk tetap eksis menyuarakan apa – apa yang menjadi Prioritas utama yang dibutuhkan sekolahnya. Mereka harus terus berusaha, pantang menyerah, sampai bantuan itu benar – benar bisa diajukan serta terealisasikan.

“Sedangkan Pemerintah yang belum menindaklanjutinya sampai saat ini, mungkin dikarenakan adanya sekolah – sekolah lain memang diprioritaskan. Akan tetapi, pihak Yayasan dan Sekolah tidak boleh berharap banyak pada bantuan Pemerintah, dikarenakan dana yang terbatas, dan lebih dominan dikeluarkan untuk Operasional Sekolah dibandingkan dengan Sarana dan Prasarana Sekolah,” ungkap dia.

Sementara itu, ditempat berbeda, Ketua LSM JAGA NKRI perwakilan pusat untuk daerah, Jono Darsono ST menambahkan, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota beserta Intansi – Instansi terkait dalam dunia pendidikan jangan sampai terlihat seolah – olah tutup mata dan telinga.

Karena ia juga sudah mempersiapkan timnya untuk melakukan investigasi ulang ke lapangan, jika pemerintah dan Intansi – Instansi terkait dalam Dunia Pendidikan ini tidak menunjukan respon, atau melakukan pergerakan dalam melakukan peninjauan dilapangan ataupun merespon suara yang telah keluar dari Pihak Yayasan sampai dengan Kelurahan setempat.

“Saya dan Tim siap turun ke lapangan untuk lakukan Investigasi ulang, jika Pemerintah dan Intansi – Instansi terkait dalam dunia pendidikan ini tidak melakukan pergerakan. Karena saya juga ingin melihat, bagaimana kondisi sekolah – sekolah yang selama ini di perbantukan oleh Pemerintah dan Intansi – Instansi terkait, kemudian membandingkan dengan sekolah yang tidak mempunyai WC ini, agar mendapatkan kejelasan lebih detail tentang Sarana dan Prasarana yang menjadi Prioritas sekolah. Karena kami selalu mengacu pada aturan, terutama aturan tentang Standar Kelayakan berdirinya sebuah sekolah,” tutup dia dengan tegas.

 

 

(Viky / Tim Reporter)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan