banner 728x90

Ketua LP2I – Tipikor Kalbar ; Setiap Pembangunan Harus Mengacu Pada SNI  

banner 468x60
Spread the love

PONTIANAK, INDEPNEWS.Com – Ketua LP2I Tipikor Kalimantan Barat Jono Darsono ST Angkat bicara tentang pemberitaan di media soal pembanggunan Water Front yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Proyek tersebut bersumber Dana dari APBN tahun 2017.

Menurutnya, pembanggunan Water Front yang menelan biaya anggaran pusat tidak sedikit  itu, sudah selayaknya harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Jadi, apabila suatu pekerjaan ataupun suatu program yang sudah direncanakan, dan sudah terlaksana, harus selalu mengacu dalam Setandar Nasional, serta megacu dalam Harga Satuan Daerah. Maka dari itu jika semua sudah di anggap memenuhi standar perencanaan dan pendanaannya sudah terkucur, maka pelaksanaan kontruksinya juga harus benar, terutama tentang material yang benar-benar setandar SNI,” Ungkap dia dengan tegas pada Rabu (10 /01) Siang.

Dirinya menilai, ukuran besi dibagi menjadi beberapa bagian, beserta dengan jenis – jenisnya, mulai dari jenis besi padat sampai dengan besi tidak padat. Bahkan juga terdapat besi tuangan dan bukan tuangan.

“Jika matrial suatu proses pembangunan, baik itu dari segi perencanaan sampai dengan perealisasian dilapangan tidak megacu pada SNI, maka jangan pernah berharap suatu pembangunan itu akan memenuhi setandar kualitas dan kuantitas dalam sebuah konstruksi,” ucap dia.

Dirinya menjelaskan, Pembanggunan Water Front City jika dilihat dengan seksama,  terkesan asal jadi dikarenakan besi – besi yang dugunakan dalam pembangunan tersebut, menggunakan besi yang dalam kondisi berkarat.

“Tidak hanya berhenti disitu saja, adanya bukti kerusakan sebelum habisnya masa pemeliharaan pembangunan Water Front dari waktu yang telah ditentukan. Bisa menimbulkan adanya indikasi Penyelewengan atau bahkan permainan yang dilakukan oleh Konsultan Pegawas  dan Kontraktor pelaksana. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga, jika Tim Teknis ataupun oknum – oknum tak bertanggung jawab dari Dinas terkait sebagi penguna anggaran,” jelas dia.

Dirinya meminta kepada para Aparat Penegak Hukum, baik itu dari kepolisian sampai dengan instansi – instansi terkait didalam hal ini, untuk melakukan Audit dalam pembanggunan Water Front City yang menjadi kebanggan masyarakat Kota Pontianak.

“Saya Minta Polda Kalbar, Kejaksan Tinggi, Insfektorat, BPK, dan BPKP segera mengaudit dan mencari data tentang pembanggunan Water Front City,  karena pembangunan tersebut diduga kuat, terdapat penyimpangan yang dilaukan oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab. Dan lakukan tindakan dengan tegas sesuai aturan yang berlaku, agar bisa menimbulkan efek jera bagi oknum-oknum yang diduga melakukan peyelewengan  uang negara,” Pinta dia dengan lugas.

Dirinya menegaskan, jika adanya dugaan penyelewengan dalam Pembangunan Water Front City ini tidak direspon dengan cepat, maka pihaknya siap menurunkan Tim LP2I – TIPIKOR, mulai dari Tingkat Daerah, sampai dengan Tingkat Pusat.

“Saya dari LP2I – Tipikor Kalbar siap menurunkan tim Daerah dan Pusat untuk melakukan Investigasi kelapangan, jika tidak ada pergerakan dari aparat penegak hukum yang terkait dalam hal pembangunan Water Front City yang ada di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,” tutup dia dengan Tegas.

( Viky / Redaksi)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan