banner 728x90

Kemenang Kalbar Siap Turun Langsung Memastikan Sekolah yang Butuh Bantuan  

banner 468x60
Spread the love

PONTIANAK, INDEPNEWS.Com – Kepala Bidang Pembinaan Madrasah Pada Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Syarifendi Menegaskan bahwa proposal bantuan pembangunan sekolah yang telah diajukan oleh Sekolah Swasta Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhatul Islamiyah yang terletak di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan Pihak Kemenag Kota Pontianak tidak pernah sampai kepada pihaknya.

“Dan sampai sekarang, proposal yang bersangkutan belum pernah kami terima sampai saat ini. Sehingga bagaimana cara kami bisa membantu sedangkan proposalnya tidak ada. Padahal Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini adalah kewenangan Kemenag Kabupaten / Kota semuanya,”tegas dia saat diwawancarai pada Rabu (03/01).

Menurut dia, semestinya Kemenag Kabupaten / Kota harus melaporkan semua keadaan keadaan Madrasah Ibtidaiyah diwilayah kerjanya agar bisa menentukan skala prioritas sekolah yang akan diperbantukan, terutama sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Terkecuali sekolah Madrasah Aliyah (MA), yang memang menjadi bagian dari tanggung jawan Kemenag Provinsi Kalbar.

“Pada Prinsipnya, Kita dari Kemenag Provinsi akan selalu siap membantu sekolah – Sekolah Madrasah yang ada di Kalimantan Barat, yang jelas  dapat terlaksana  sesuai dengan aturan. Dan jika memerlukan bantuan dari Pemerintah, paling tidak harus mempunyai syarat proposal, muridnya juga diperhatikan Dan proses pembelajarannya teratur,” terang dia.

Dirinya menjelaskan, Kemenang Provinsi Kalbar akan melakulan klarifikasi dan terjun langsung kelapangan guna memastikan keadaan sekolah yang memang membutuhkan bantuan, setelah proposal bantuan tersebut sudah diterima oleh pihaknya.

“Karena jika sudah ada proposal, baru kami akan turun kelapangan. Karena sistem kita saat ini menggunakan sistem online. Jadi mereka harus melaporkan dan mengupdate data disetiap tahun, untuk apa yang perlu diperbantukan. Intinya jika ada proposal kita akan lakukan Klarifikasi, kita turun kelapangan,” jelas dia.

Dirinya mengungkapkan, terkait dengan Sekolah Swasta Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhatul Islamiyah, sampai saat ini, Kemenag Kota belum pernah melaporkan keadaan yang memperihatinkan tentang sekolah tersebut kepada Kemenag Provinsi Kalbar. Sehinga pihaknya belum pernah mau turun.

“Yang penting dilaporkan kepada kami terlebih dahulu, karena kitakan melihat skala prioritas. Sehingga kita bisa menggeser sekolah lain untuk sekolah yang menjadi prioritas. Hal yang perlu diketahui tentang sekolah madrasah, itu adalah tanggung jawab dari Yayasan, sedangkan kami dari Pemerintahan hanya Suplemen atau membantu. Jadi bukan tanggung jawab sepenuhnya dari Kemenag Provinsi Kalbar. Jadi kami hanya menunggu proposalnya datang kepada kami, untuk kami lakukan klarifikasi sesuai dengan syarat – syarat standar untuk mendapatkan bantuan itu,” ungkap dia dengan tegas.

dikutip dari http://amrilmpunj.blogspot.com/2008/10/standar-sarana-dan-prasarana.html pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Standar sarana dan prasarana ini mencakup, kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Prasana Sekolah Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan,  ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

 

(Viky / Redaksi)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan