banner 728x90

Diduga Kuat Ada Peyimpanggan dalam Pembangunan Water Front Sepanjang Bantaran Sugai Kapuas  

banner 468x60
Spread the love

PONTIANAK, INDEPNEWS.Com – Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat hari Rabu tanggal 10/01/2018 siang waktu setempat. Menindaklanjuti tentang pemberitaan di media masa soal pembanggunan Water Fron bantaran sugai Kapuas kota Pontiank yang bersumber dana dari APBN pada tahun 2017 kemarin yang belum lama ini, Tim Kepala Wilayah Perwakilan Pusat Untuk Daerah Dari Lembaga Suadaya Masyarakat, LSM Avokasi Rakyat Jaga NKRI, LKHI Lembaga Konsultasi Hukum Indonesia, LP2I TIPIKOR yang di wakili oleh Bapak Jono Darsono H, ST angkat bicara tentang pembanggunan Water Fron yang bukan sedikit menelan biaya anggaran dari pusat itu.

Jon megatakan, “apabila suatu pekerjaan ataupun suatu program yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan akan selalu megacu dalam setandar nasional dan megacu dalam harga satuan daerah, maka dari itu kalau semua sudah dianggap memenuhi setandar perencanaan dan dananya sudah terkucurkan maka pelaksanaan kontruksinya juga harus benar, terutama tentang materialnya yang benar-benar setandar SNI,” ungkapnya.

Lanjutnya, “ukuran besi bisa saja sama 16 pul, tetapi jenis besi juga ada dua yang mana besinya, besi padat dan yang mana besi tuangan,” kata Jon yang nama panggilannya sehari-hari.

Ia juga megatakan, “kalau matrial suatu bangunan tidak mengacu pada NSI maka jangan harap itu akan memenuhi setandar koalitas, kuantitas konstruksinya. Maka dari itu kenapa pembanggunan Water Fron tersebut asal jadi dan sudah mulai ada yang rusak besi-besi tiang penyandar bentangannya juga sudah mulai pada berkarat, itu terjadi karana ada juga yang diduga terindikasi peyelewengan, permainan konsultan pengawas dengan kontraktor pelaksana tidak menutupi bisa jadi tim teknis dari oknum dinas terkait sebagi penguna anggaran juga ada main mata,” terangnya.

“Maka dari itu atas nama Lembaga Suadaya Masyarakat, LSM Avokasi Rakyat Jaga NKRI, Lembaga Konsultasi Hukum Indonesia dan Lembag Suadaya Masyarakat Tindak Tipikor LP2I Tipikor  Perwakilan Pusat Untuk Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak meminta degan tegas apara penegak hokum, baik itu dari Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi, Ispektorat, BPK dan BPKP segera mengaudit dan mencari data kalau diduga kuat adanya penyimpanggan dalam pembanggunan Water Fron sepanjang bantaran sugai Kapuas di Tembelan Sampit itu. Dan jangan ada interfensi siapapun juga, supaya ada efek jera bagi oknum-oknum yang diduga meyelewngkan  uang Negara.

Ini semua, “biar ada rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum kita di Indonesia khususnya penegak hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak. Dirinya juga menegaskan kalau mereka beserta tim dari lembag pusat akan mulai megumpulkan data, imformasi dan infestigasi bersama apabila kalau benar ada indikasi peyelewengan dalam pembanggunan Water Fron tersebut dan pihak penegak hukum tidak mencoba bertaindak tegas,” ungakap Jon dengan nada keras.

 

( Viki-Red )

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan