banner 728x90

Pendamping PKH dan Kades Lajing Arosbaya Bantah Menyalahgukan Bantuan PKH di Kejari Bangkalan

Spread the love

BANGKALAN, INDEPNEWS.Com – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) beserta kades desa Lajing, Kecamatan Arosbaya malakukan konferensi pers di hadapan awak media mengenai tuduhan pengaduan PKH ke kejari Bangkalan.

Hal itu dilakukan setelah PKH dituduh mangambil uang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa setempat. Sebelumnya, beberapa warga Desa Lajing mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan untuk mengadu tidak cairnya bantuan PKH.

Dalam aduan itu, Nurhayati (55) hanya mendapat bantuan PKH sebanyak 4 kali selama 3 tahun. Namun ketika rekeningnya dicetak ternyata tanpa disadari ada transaksi pengambilan uang dengan sisa Rp 60 ribu.

Tak hanya itu, Satima (50), penerima manfaat lainnya, hanya memegang rekeningnya saja, namun dia mengaku tidak pernah mendapatkan uang selama memegang rekening bantuan tersebut.

M Shohib selaku kades setempat menyatakan, saya selaku kades Lajing mengetahui dengan sebenarnya kinerja pendamping PKH sudah sesuai tupoksinya.

Bahwa tidak dapatnya pengadu karena tidak punya komponin sesuai juknis bantuan PKH dan mengenai hal ini saya dari awal hanya menfasilitasi terkait berkas kependudukan, bahkan seluruh administrasi mengenai bantuan PKH kami yang menanggungnya.

“Sedangkan untuk PKH itu sudah ada petugas khusus yang sesuai tupoksinya yaitu pendamping PKH sendiri dan bisa langsung diklarifikasi,” ujar M Shohib.

Pendamping PKH Desa Lajing, Abdurrahaman menjelaskan, “jika Nurhayati ini awalnya bukan penerima manfaat PKH. Menurutnya, penerima manfaat PKH itu atas nama Sumarilah. Karena dia meninggal, bersamaan dengan suaminya, maka digantikan kepada Sofia yang mengaku sebagai anak kandung dari Sumarilah saat itu. Namun sebenarnya Sofia ini sebagai cucu dari Sumarilah atau anak dari Nurhayati,” jelasnya.

Lanjut Abdurrahman, “kenapa saat itu dapat bantuan, karena ada nama Sofia yang mengaku sebagai anak dari pada Sumarilah, tetapi sebenarannya Sofia ini anak dari Nurhayati, karena saya kasihan maka dikasihkan kepada Sofia dengan membuktikan Sofia tersebut benar-benar sekolah,” katanya.

Namun ada syarat agar bantuan itu bisa dicairkan. Menurut Abdurrahman, dia harus membuktilan bahwa anak tersebut benar-benar sekolah dengan dibuktikan meminta surat pengantar dari sekolahnya.

“Bisa berlanjut bantuan ini asal bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sekolah dengan surat keterangan aktif belajar dari sekolahnya,” katanya.

Namun dalam waktu satu tahun, Sofia tidak membuktikan dengan surat keterangan aktif sekolah sehingga terpaksa bantuan PKH dicabut sebagai penerima manfaat.

“Secara otomatis bantuannya tidak bisa keluar karena tidak bisa membuktikan bahwa Sofia aktif sekolah,” paparnya.

Sedangkan kasus Satima, menurut Abdurrahman dia memiliki anak yang pada saat itu masih sekolah di SMP, namun ketikan lulus SMP dan melanjutkan ke SMA, dia tidak bisa membuktikan bahwa anak tersebut aktif sekolah, sehingga secara otomatis bantuannya tidak cair.

“Karena jika lulus SMP, dan melanjutkan SMA maka harus ada surat keterangan aktif sekolah jika ingin melanjutkan bantuannya,” katanya.

Abdurrahman membantah bahwa pihaknya memegang kartu KPM, selain itu juga pihaknya merasa dirugikan karena dituduh mengambil uang KPM tersebut.

“Saya tidak pernah memegang kartu KPM selama ini, bahkan saya tidak mengambil uang sedikitpun dari KPM,” bantahnya. (MHS)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan