banner 728x90

Pekalongan Bersuara dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

Spread the love

PEKALONGAN, INDEPNEWS.Com – Presiden Jokowi membuat kebijakan ambisius dengan rencana ingin memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi kota metropolitan DKI Jakarta yang semakin buruk, yakni macet, polusi dan banjir yang dianggap belum tertangani dengan baik sampai sekarang. Alasan lain kepindahan menurut Jokowi yakni sebagai cara pemerataan pembangunan, yang selama ini masih Jawa sentris. Kedua alasan dasar pemikiran tersebut tidak salah memang, namun dalam menentukan kepindahan mesti mempertimbangkan banyak variabel, baik teknis maupun nonteknis. Apalagi Indonesia negara demokrasi yang prosesi kebijakan politiknya sering berubah dan dinamis.

Menerangkan kembali alasan-alasan kepindahan Ibu Kota, pertama alasan macet, banjir dan polusi di Jakarta bukanlah masalah baru, sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pun, kondisinya sudah sebagaimana yang ada sekarang. Alasan kedua sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar jawa, ini tentu saja dapat ditinjau dari sisi politik anggaran, berapa persentase dana transfer dari pusat untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa, sudahkah realisasinya sesuai dengan tujuan pemerataan?

Menjawab alasan macet, polusi dan banjir, hal ini sudah menjadi keniscayaan sebagai Ibu Kota Negara dengan kompleksitas tata ruang wilayah baik sebagai pusat pemerintahan dan bisnis maupun industri, karena sebagaimana prinsip aglomerasi, terwujudnya efektifitas dan efisiensi sebagai tujuan utama profit oriented. Masalahnya ketika tidak teraturnya prinsip aglomerasi akhirnya berdampak pada masalah sosial, budaya dan lingkungan.

Justru inilah yang harus segera diatasi bersama untuk menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Kemudian alasan terkait pemerataan pembangunan, di era baru dengan kemajuan Revolusi Industri 4.0, mestinya sudah tidak lagi bicara dimanakah letak Ibu Kota, presiden sebagai pemegang kendali kebijakan dalam mendapatkan informasi maupun mentransformasikan informasi kebijakan strategis sudah dapat dilakukan sangat cepat. Artinya tidak penting dimana keberadaan Ibu Kota Negara, tetapi dimanakah posisi keberpihakan presiden kepada rakyatnya dalam membuat kebijakan.

Kenapa Kalimantan?

Menjadi pertanyaan besar, kenapa Kalimantan sebagai rujukan kepindahan Ibu Kota Negara? Bukankah kalimantan menjadi wilayah yang mestinya kita jaga bersama sebagai paru-paru dunia, justru harus diatur dalam pengembangan kota besar sehingga tidak mengancam eksistensi hutan tropis yang semakin hari semakin berkurang akibat pembukaan lahan.

Kejadian bencana kebakaran hutan serta penambangan serampangan yang membiarkan lubang-lubang galian tanpa mereklamasi ini mestinya yang menjadi perhatian dalam kebijakan. Jadi menurut saya kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan harus dikaji lebih dalam dan perhatikan betul mengenai konsep konsolidasi lahan sehingga tidak menjadi awal kerusakan hutan kalimantan yang semakin parah dengan landasan atas nama pembangunan dan pemerataan.

“Jawa tidak dibangun dalam semalam!” Memang sering menjadi dalih klasik bahwa Jawa pembangunannya lebih maju dibanding wilayah lain diluar pulau jawa, sehingga jawa membuat kecemburuan atas tidak meratanya pembangunan.

Disadari atau tidak sejak zaman Majapahit pulau Jawa sudah maju pesat, belum lagi setelah kedatangan VOC (belanda) dengan membawa arsitektur dan teknologi eropa nya ke Jawa, ini menjadi rangkaian tidak terpisahkan pembangunan di Pulau Jawa. Jawa menjadi pusat kemajuan dan peradaban baru di wilayah asia, maka tak heran ketika banyak orang dari luar Jawa belajar ke Jawa dan kemudian menetap dan berkegiatan ekonomi di Jawa.

Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadikan jumlah penduduk di Jawa meningkat pesat, bahkan lebih dari 57 % penduduk indonesia berada di pulau Jawa, hingga ada istilah menguasai Jawa samadengan menguasai Indonesia, tentu saja kondisi ini juga berdampak pada percepatan pembangunan di Jawa, sebab ekonomi tumbuh akibat produktifitas tenaga kerja yang besar di pulau Jawa.

Pekalongan Sebagai Alternatif Ibu Kota Negara

Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di pulau Jawa. Pekalongan pernah menjadi salah satu kota tersibuk pada zaman kolonial, dimana pelabuhannya menjadi salah satu yang tersibuk di pulau Jawa. Pekalongan secara geografis terletak di titik strategis antara Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Surabaya, dengan keberadaannya di pesisir pantai utara Jawa juga menjadi titik strategis jika nanti dibangun dermaga sebagai penghubung Tol Laut. Pekalongan dilintasi Tol Transjawa serta jalur kereta api, hal ini juga menjadi nilai strategis hubungan antara kota-kota di Jawa, seperti Bandung, Purwokerto, Jogja, Solo, Malang, akan semakin dekat ke Pekalongan sebagai Ibu Kota Negara.

Dengan menarik Ibu Kota ke Pekalongan, kedepan akan terbuka akses baru bagi Industri untuk memulai ekspansi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, beroperasinya PLTU Batang juga akan menjadi pendukung ketersediaan energi untuk Ibu Kota Negara. Kawasan Industri di Kendal akan tumbuh pesat. Tempat wisata yang selama ini jauh dari Jakarta, dengan pindahnya ke Pekalongan akan menjadi dekat dan pasti meningkat jumlah kunjungannya. Selain itu Proses pemindahan perkantoran yang ada di Jakarta tidak perlu serta merta dilakukan, dengan hubungan jarak antara Jakarta-Pekalongan yang relatif dekat pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara tidak akan membebani APBN sebagai ruang fiskal kebijakan pembangunan tahunan. Kira-kira analisis sederhananya demikian.

Bagaimana usaha pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia? Saya kira ketika APBN kita meningkat 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya maka pembangunan di luar Jawa akan otomatis terakselerasi. Kuncinya politik anggaran direncanakan untuk meningkatkan jumlah APBN, sebab pada ujungnya ruh pembangunan bersandarkan pada berapa besar nilai APBN yang dimiliki.

Oleh : Budi Nur Hadi Wibowo, S.IP (Politikus Milenial)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan