banner 728x90

Mantan NAPI Mendapat Kepercayaan Kembali Dari Pemkab Bangkalan

Spread the love

BANGKALAN, IndependenNews.id – Kepala Desa yang tersandung hukum pidana tak seharusnya mendapat perlakuan negatif dan dikucilkan dari sosial masyarakat karena mantan NAPI (Nara Pidana) telah menjalankan sangsi atas segala perbuatannya dengan menjalankan hukuman sesuai Undang-undang hukum yang berlaku.

Achmad Fauzi bin Marjujah salah satu mantan Napi berapa waktu yang lalu terlibat kasus pidana penganiaayaan pada awal tahun 2018 lalu terhadap korban Abdul Mannan dan dijatuhi pasal 351 KUHP, dan dijatuhi hukuman Tiga Puluh Dua Bulan (32 bulan) dan itu telah dijalaninya oleh Achmad Fauzi yang juga menjabat sebagai Kepala desa di Desanya.

Namun karena masih kepercayaan masyarakat yang terus menginginkan Kades Fauzi untuk menjabat sebagai Kalebun (Kades) Desa Perreng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih tetap mempercayakan Kalebun Fauzi untuk terus memipin desanya hingga akhir masa baktinya.

Namun pengangkatan kembali Mantan Narapidana Fauzi menjabat kembali sebagai Kalebun di Desa Perreng menuai pro kontra dari beberapa kalangan baik dari masyarakat praktisi hukum dan Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Dsn Kemiden Ds Perreng kec.burneh masih mendapat mandat untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai kepala Desa.

Hal senada juga ungkapkan oleh pakar hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) M Syafik, menurutnya seorang pejabat kepala desa yang telah terjerat hukum Pidana harus diberhentikan secara normatif sesuai Undang undang Hukum pidana, dan bila tetap bersikukuh dipertahankan maka itu adalah tanggung jawab Bupati, karena kepala desa yang telah ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jabatan kepala desa tersebut harus diberhentikan tetap oleh Bupati.

Hal ini juga dapat terlihat dari ketentuan mengenai pemberhentian kepala desa, Pasal 40 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa Kepala Desa diberhentikan karena: “berakhir masa jabatannya,
“tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; “melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Terang M Syafik pada Independen News.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya Bapak Bupati harus lebih mempertimbangkan kembali terkait pengangkatan kembali Kades desa Perreng Ahmad Fauzi kembali menduduki jabatan sebagai Kalebun, karena pertimbangan etika serta bertentangan dengan Undang undang Desa tentang jabatan kepala desa apalagi saat ini Kabupaten Bangkalan dalam tahap membenah diri pasca banyaknya persoalan yang menimpa para pejabat di Pemkab Bangkalan sebelumnya. (Ans)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan