banner 728x90

Jokowi Harus Pilih Prof Hamka Haq Jadi Menterinya, Ini Alasannya

Spread the love

JAKARTA, INDEPNEWS.Com – Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kelahiran Barru, Sulawesi Selatan, 18 Oktober 1952, Sekarang beliau menjabat komisi delapan, bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Hamka berkisah, awalnya tertarik masuk ke dunia politik praktis karena ingin berdakwah Islam. Minat dan komitmen itu terucap ketika Hamka bersama dua koleganya, Prof. Dr. Jalaluddin Rahman dan almarhum Dr. Harifuddin Cawidu ketika ketiganya masih aktif sebagai akademisi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Niat mereka pun terwujud. Harifuddin Cawidu masuk partai Golkar dan sempat menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalaluddin Rahman masuk PPP dan pernah menjadi Anggota DPRD I SulSel, dan Hamka yang kini menjadi Anggota DPR RI dari fraksi PDIP.

Niat awal Hamka masuk Senayan adalah untuk menyuarakan aspirasi Perguruaan Agama. Hamka kecewa melihat wakil-wakil rakyat di DPR RI yg pada umumnya berbicara soal proyek fisik pendidikan.

Padahal yang paling utama ialah penyempurnaan kurikulum dan perbaikan nasib para tenaga kependidikan yg bergelut dalam pengelolaan dan pengajaran tanpa melupakan sarana fisiknya.

Niat dan peran berdakwah Hamka terbilang tercapai di PDIP. Hamka selain tercatat sebagai pengurus teras PDIP, juga dipercaya sebagai Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi Islam bentukan dan binaan PDIP, yang digagas alm. Bapak Taufiq Kuemas bersama Prof. Dr. Din Syamauddin dan alm. KH. Hasyim Muzadi.

Hamka sering mendapat tugas sebagai pemberi nasehat dan pemimpin doa Islam di berbagai kegiatan PDIP yang dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP dan Presiden Jokowi.

Sosok Hamka Haq Albadri mengingatkan kita pada Prof Mukti Ali Profesor Mukti Ali (1925- 2004) adalah salah satu legenda muslim Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam panggung agama dan politik di Tanah Air.

Karena kepeloporannya dalam mendirikan program studi Perbandingan Agama pada 1961 di PTAIN Yogyakarta, dia dikenang sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama.

Selama menjadi menteri agama pada periode 1972-1978, dia aktif mengampanyekan kerukunan dan pemahaman keagamaan yang modern dengan istilah Sepakat dalam Ketidaksepakatan (agree in disagreement).

Suatu Kebetulan Prof Hamka Haq adalah Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama, salah satu Studi Ilmu yang di rintis oleh Prof Mukti Ali dan Beliau juga pencetus Forum Komunikasi Umat Beragama di Sulawesi Selatan.

Latar belakang masa pendidikan masa kecil Prof Hamka Haq yaitu pesantren, beliau belajar dibtempat pesantren ayah beliau yaitu Darul Dakwah Wal Irsyad, DDI, dulu pemimpin pesantren DDI adalah KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Ulama Kharismatik Sulawesi Selatan, DDI ini merupakan Afiliasi NU. Selepas Pesantren, ayah beliau menyekolahkannya di Muhammadiyah.

Sehingga beliau belajar mengenai perbedaan-perbedaan mahzab dalam Islam. Sehingga Prof Hamka Haq memahami Tradisi NU dan juga Kemajuan Muhammadiyah, Sehingga ketika memimpin Baitul Muslimin Indonesia taglinenya adalah Islam Nusantara yang berkemajuan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan hari ini, yang dibutuhkan adalah kita sebagai bangsa yang mayoritas muslim, tentu harus mendorong tumbuhnya pemikiran sikap keagamaan yang inklusif, yang moderat, yang rahmatan lil alamin.

Karena itu sangat layak Prof Hamka Haq diusulkan menjadi salah satu Calon Menteri di Kabinet Jokowi-KH Maruf Amin. Karena Kementerian Agama, Kominfo, Kementrian Sosial, Badan Pembinaan Pancasila, dan Kementerian Pendidikan harus satu visi dalam hal mendorong lahirnya sikap keagamaan yang toleran, inklusif, moderat, dan mampu beradaptasi dengan tradisi-tradisi di negara Indonesia.

Oleh : Muh. Nurkhalis Syam – Mantan Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. (Bakornas Lapenmi PB HMI)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan