banner 728x90

DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Jemput Bola Terkait Proyek APBN Taman Bunga

Spread the love

Terkait proyek APBN Taman Bunga, Ketua DPRD Sumenep menila Pemka Sumenep tidak harus menunggu Pemprov Jatim.

SUMENEP, INDEPNEWS.Com – Menurut Herman Dali Kusuma selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumenep mengatakan kalau Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak seharusnya menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Timur masalah keberadaan proyek APBN Taman Bunga, yang sampai saat ini masih belum diserahterimakan.

Menurut penilaian ketua DPRD Sumenep, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak perlu menunggu, akan tetapi sebaiknya menjemput bola terkait proyek APBN Taman Bunga tersebut.

“Pemerintah harus tanggap dan menjemput bola. Itu perlu,” kata Herman Dali Kusuma kepada awak media, Kamis (11/7/2019).

Menurut politisi PKB Sumenep ini mengatakan, Taman Bunga akan terus rusak jika sampai saat ini Pemkab Sumenep tidak segera melakukan pemeliharaan.

“Pemeliharaan proyek itu kan memang seharusnya dilakukan, karena Taman Bunga itu Alun-alun Kabupaten Sumenep yang perlu kita rawat dan dijaga dengan baik,” terang Herman Dali Kusuma.

“Kami meminta masalah itu harus segera dilakukan sehingga dapat diselesaikan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep belum bisa berbuat banyak salah satunya yakni memperbaiki sejumlah kerusakan fasilitas yanga ada di Taman Bunga.

Karena menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, proyek yang dibiayai melalui APBN itu, sampai saat ini masih belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Saat ini masih masa pemeliharaan, sehingga kerusakan sejumlah fasilitas Taman Bunga itu masih ditanggung oleh rekanan,” ungkap Zainal Arifin, Kepala Bidang AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Sumenep.

“Dan belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke daerah. Kabarnya masa pemeliharaan itu hingga dua tahun,” imbuhnya.

Proyek Taman Bunga tersebut dikerjakan oleh PT Permata Lanskap Nusantara dengan nilai kontrak Rp. 4,5 miliar lebih yang dibiayai oleh Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp5 miliar.

Akan tetapi hingga saat ini proyek itu dikabarkan belum diserahterimakan kepada Pemkab Sumenep dan belum bisa melakukan perbaikan fasilitas. (Ainul/Tb)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan