banner 728x90

Demonstrasi Bakornas LKBHMI, Tidak Ada Koordinasi dengan LKBHMI Cabang Kendari

Spread the love

KENDARI, INDEPNEWS.Com – Menanggapi adanya aksi yang dimuat oleh salah satu media online reportasenews.com yang merilis berita aksi demonstrasi mengatas namakan Bakornas Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI, sungguh disayangkan.

Dihubungi secara terpisah, Pjs LKBHMI Cabang Kendari menyesalkan adanya aksi yang dilaksanakan di halaman kantor ESDM Provinsi Sultra.

“Kami secara kelembagaan tidak terlibat dan tahu menahu perihal aksi tersebut, tetapi sungguh kami sayangkan. Aksi demonstrasi itu tidak ada koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus LKBHMI di tingkat Cabang, padahal jika dipelajari secara seksama masalah atau isu yang diangkat berada di wilayah kerja LKBHMI Cabang Kendari,” ujarnya. Jumat, (31/5/2019).

Setelah ditelusuri dan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam gerakan pencopotan Kabid ESDM Sulawesi Tenggara, Yusmin. Di Halaman Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tidak ditemukannya seorangpun pengurus LKBHMI baik dari tingkat Cabang sampai Bakornas PB.

“Ini fatal dan jelas tamparan keras buat LKBHMI PB, dikarenakan pada masalah ini mempertontonkan tidak pahamnya etika organisasi sebagaimana diatur dalam PD/ART LKBHMI yang disepakati pada Munas LKBHMI PB di Bogor tahun lalu.

Kabinet Rano sapaan akrab Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB harus mengevalusi diri. Ada batas-batas yang harus dipertegas dalam ruang lingkup organisasi serta ada prosedur tertentu yang mesti ditaati ketika melakukan gerakan di daerah,” tegas Fajar, sapaan akrab Pjs Direktur LKBHMI Cabang Kendari.

Orang-orang yang mengatas namakan Bakornas LKBHMI PB HMI untuk melakukan aksi di daerah yang dalam hal ini lingkup kerja LKBHMI Cabang Kendari tanpa ada kordinasi.

Lalu diduga Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi yang dirilis oleh Repotasenews.com saat itu adalah bukan kader HMI tetapi kader salah satu OKP di Kendari.

“Lembaga sebesarnya ini terkhusus bergerak di bidang profesi bantuan hukum justru harusnya lebih paham tentang mekanisme serta profesionalitasnya dalam menjalankan roda organisasi dan kami peringatkan jangan sampai masalah ini kami seret ke MPK PB HMI,” tutup Fajar. (Ari)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan