banner 728x90

Aliansi Masyarakat Dapil 2 Unjuk Rasa di Bawaslu Sumenep Tuntut Pelanggaran Money Politic

Spread the love

SUMENEP, INDEPNEWS.Com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 02 yang meliputi Kecamatan Bluto, Lenteng, Gili Genting dan Saronggi kepung kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) depan kantor Bawaslu Jalan KH. Mansyur Pangarangan, Kecamatan Kota kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Unjuk rasa kali ini, tuntutan masyarakat meminta Bawaslu Sumenep segera menyikapi kasus politik uang (money politic) yang dilakukan oleh lima tim sukses (timses) yang tertangkap tangan (OTT) polisi sektor (Polsek) Saronggi beberapa pekan lalu, saat pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 yang lalu.

Salah satu orator aksi, Supardi selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengatakan, “karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang jelas oleh pihak Bawaslu kabupaten Sumenep, tidak ada tindak lanjut, kami meminta undang – undang harus ditegakkan,” teriaknya pada Rabu 8/5/2019.

Pihaknya juga meminta hasil putusan dari Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) atas kasus money politic yang dilakukan ke lima Timses tersebut.

“Saya minta menerbitkan rekom, manakala rekom tidak terbitkan oleh Bawaslu, kami akan duduki kantor Bawaslu,” katanya. Masyarakat juga meminta ketegasan Bawaslu dalam menuntut keadilan dan kecurangan pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia.

“Kami tidak mau dapil kita dicurangi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab,” teriak orator aksi yang bergiliran menyampaikan aspirasinya.

Lanjutnya, “di sana – sini melakukan politik uang dan itu sudah cukup bukti. Kami meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi caleg tersebut dan kami tidak akan pulang kalau belum ada kejelasan dan kepastian dari pihak Bawaslu,” ungkap Supardi.

Sementara, ketua Bawaslu Sumnep Ach Noris, SH juga berkomentar bahwasanya selama ini sudah melakukan langkah – langkah penyelesaian karena hal ini bukan dari laporan masyarakat ini hanya temuan kita artinya Bawaslu tidak hanya tinggal diam ketika ada transaksi di sana pada saat itu pula teman – teman panwascam Saronggi menyampaikan pada kami bahwa dengan adanya bukti – bukti itu mereka berpendapat sudah ada tindakan,” ungkap Noris.

Sedangakan yang mereka sangkakan adalah pasal 523, padahal semua itu kami sudah di mintai keterangan dan melakukan pemanggilan terus sampai saat ini kami masih melakukan pencermatan dan mencoba mendalami kasus tersebut,” imbuhnya.

Namun sampai saat ini masyarakat masih menunggu kepastian Bawaslu yang tengah melakukan rapat bersama Gakkumdu. Diperkirakan hasil rapat selesai sekitar sore hari nanti.

(Saleh)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan