banner 728x90

Diduga Pembangunan SMAN 3 Sungai Kakap dari APBN Rp470.625.000,- Tidak Transparan

Spread the love

 KUBU RAYA, INDEPNEWS.Com – Pers merupakam lembaga kontrol sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan video.

Akbat tidak transparannya dalam membangun gedung sekolah, sejak dikerjakan tanpa adanya plang proyek. Dan ketika hampir selesai baru dipasang plang proyek itupun juga tidak jelas siapa kontraktornya dan pelaksana serta konsultannya. Wajar saja diduga awal menggunakan dana DAK 2018, ketika terpublikasi dugaan menggunakan DAK baru kemudian pihak sekolah memasang plang proyek yang dibiayai oleh dana BANTAH..?

Media ini dan awak media lainnya yang ingin meminta informasi atau konfirmasi ke SMAN3 kecamatan Kakap, mengenai program bantuan Pemerintah Pusat atau BANTAH 2018 yang dibebankan pada Dana DIPA dengan pola kerja Swakelola Pembangunan 2 Ruang kelas (RKB) senilai Rp.470.625 000,-. Namun sampai saat ini, HM. ST belum bisa ditemui dan terkesan selalu menghindar.

Pelaksanaan pembangunan 2 Ruang Kelas (RKB) SMAN 3 yang berada di Desa Pal 9 di kecamatan Kakap, kabarnya mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat, sudah hampir rampung tinggal pemasangan dan pengecatan di setiap ruangan, boleh di kata pelaksanaan sudah hampir 85%.

Pada saat tim media berkunjung dan akan mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan 2(dua) ruang kelas, kami diterima oleh salah seorang satpam yang berinisial NS.

Sewaktu kami diterima oleh satpam dan kebetulan, PJ Ketua Komite Sekolah SMAN 3 berinisial MD ada di lokasi ketika ditanya terkait pembangunan sekolah SMAN 3 sampai sejauh mana keterlibatan PJ Ketua Komite SMAN3. MD menjelaskan hanya sebatas mengawasi saja katanya yang bekerja adalah panitia dari pihak sekolah. Namun kepala sekolah melihat kedatangan wartawan menghindar tidak merespon, seakan tidak menginginkan kehadiran kami.

“Kami selaku wartwan masih bersabar untuk menunggu hingga kepala sekolah SMAN 3 berinisial HM ST bisa menerima tim media. Akan tetapi kami tunggu sampai kurang lebih 1 jam masih belum bisa ditemui dan ironisnya kepala sekolah nyelonong keluar tanpa basa basi,” terang Is salah satu wartawan.

Untuk menggali informasi yang lebih jelas, tim mencoba mengkonfirmasi tukang yang mengerjakan mubiler menurutnya, “saya bekerja sama dengan pak H. Gena memborong meubeler senilai Rp.225.000,- per satu set kursi dan meja, semua berjumlah sebanyak 72 unit untuk dua lokal,” jelasnya.

Sementara penjaga malam yang berinisial MN melalui ponselnya memaparkan, “untuk sejumlah kegiatan pekerjaan diborongkan oleh kepala sekolah kepada Bpk. Edi warga Gajah Mada, seperti pemasangan baja ringan, pengecatan dan plafon. Selanjutnya Pak Edi memborongkan lagi kepada orang lain,” kata MN.

Sementara warga setempat hanya mengerjakan pondasi, pemasangan bata dan plaster, selebihnya pekerjaan diborongkan oleh Kepala sekolah. Pada saat itu sempat ada keributan antara kami, namun ketika ditanya terkait keterlibatan PJ Komite SMAN 3 MN menjelaskan, “saat pengerjakan pondasi sampai plater, PJ Komite masih aktif sebagai pengawas namun setelah pekerjaan bagian yang berat selesai semuanya bubar,” tuturnya.

Di tempat terpisah, ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Barat, Rita Dibales memberikan komentarnya, “berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, seharusnya Hormat ST selaku kepala sekolah bisa menemui pihak LSM atau Wartawan yang membutuhkan informasi mengenai anggaran dari pemerintah untuk sekolah yang dipimpinnya,” katanya,  Jumat (14/9/2018).

Ditambahkan Rita Dibales, SH, “Pers merupakan mitra kerja pemerintah sekaligus kontrol sosial yang mempunyai peran mengawasi pelaksanaan uang negara yang notabene adalah uang rakyat, menggali informasi untuk kepentingan publik.

“Seharusnya sebagai kepala sekolah jangan alergi atau menghindar terhadap Pers dan harus transparan dalam memberikan informasi. Karena HM. ST selaku kepala sekolah sudah dibayar oleh uang negara yang berasal dari rakyat untuk melayani rakyat, kalau kepala sekolah selalu menghindar seperti itu jangan sampai diduga adanya syarat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme-red),” tegasnya.

Rita Dhiales menambahkan, “anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan SMAN3 patut diawasi dari berbagai elemen, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, pihak media, LSM dan yang terpenting adalah pihak penegak hokum,” jelasnya mengakhiri.

(Nurdin)

banner 468x60
author

Author: