banner 728x90

AWMI Ikut Bela Sungkawa dan Pertanyakan UU 40 1999 Apa Masih Berlaku Buat Jurnalis

Spread the love

JAKARTA, INDEPNEWS.Com – Sekjen Aliansi Wartawan Muda Indonesia (AWMI) Jono Darsono H, ST mengucapkan selamat jalan bagi salah satu jurnalis yang mengalami nasib buruk, hingga meninggal di dalam sel tahanan penjara Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saat menjalani hukuman penjaga akibat dugaan pelanggaran Undang – Undang ITE beberapa waktu yang lalu. Hal ini dikatakan Jono saat dikonfirmasi pada Minggu (10/06/2018).

“Yusuf ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan salah satu perusahaan perkebunan sawit milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. M.Yusuf harus mendekam di tahanan hingga meninggal karena tulisan-tulisan almarhum yang membela hak-hak masyarakat Pulau Laut yang diusir secara sewenang-wenang oleh pihak PT. MSAM, milik Haji Isam,” kata Jono.

Selain itu, Sekjen AWMI juga mengucapkan turut bela sungkawa atas kepergian almarhum yang saat ini telah meninggalkan sanak saudara dan keluarga besarnya.

“Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan oleh Allah SWT. Dan bagi seluruh masyarakat, juga mohon dimaafkan apabila semasa hidup, Almarhum pernah menyakiti atau melukai perasaan, semasa hidupnya,” ucap Jono.

Menurut Jono, dirinya menduga bahwa ada kelin dan kepentingan antara para pengadu delik pers dengan para oknum aparat kepolisian, juga dengan kejaksaan. Hampir semua kasus yang menimpa wartawan terkait dengan pekerjaan jurnalistiknya, sang terlapor dipaksa bersalah oleh para pihak berkepentingan itu melalui penerapan KUHP atau UU ITE, bukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Sangat terang-benderang terlihat bahwa ada dugaan ‘kerjasama’ simbiosis mutualisme antara pihak pengadu dengan para oknum aparat di kepolisian dan bahkan kejaksaan. Sudah jelas kasusnya delik pers, tapi tetap saja dipaksakan menggunakan pasal-pasal KUHP atau UU ITE, bukan UU Pers. Apalagi kasus yang melibatkan konglomerat lokal di Tanah Bumbu itu, jangankan oknum di Polres, okum petinggi Mabes Polri bisa dibeli, kepentingan para mafia di lingkaran mereka dilindungi. Rakyat dibiarkan tertindas, wartawan dibunuh atau dibiarkan membusuk di penjara,” ujar Wilson dengan nada geram.

Keadaan tersebut menurut Jono, diperparah oleh berbagai kebijakan Dewan Pers yang memperlancar program ‘pembunuhan wartawan’ di seantero negeri.

“Saya sudah kehabisan kata – kata dan kalimat dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan Dewan Pers dengan program alienisasi jurnalis selama ini. Wartawan kritis dan vokal, berani menyuarakan fakta dan kebenaran, digiring untuk menjadi pihak yang perlu diasingkan (red – alienasi). Caranya? Yaa, masukan ke bui. Melalui pola kriminalisasi dan pemenjaraan, hanya dua hal yang akan terjadi terhadap sang jurnalis: nyalinya mati atau orangnya mati,” ungkap Wilson dengan tegas.

Lanjut Jono, Rekomendasi-rekomendasi Dewan Pers yang mengarahkan para teradu delik pers ke ranah hukum umum dengan dalih si wartawan belum UKW, medianya belum terverifikasi Dewan Pers, dan/atau perusahaan media tidak sesuai keinginan Dewan Pers, hakekatnya ibarat pedang penebas leher para jurnalis. Dewan pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No 40 tahun 1999, sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers. Bukan sebaliknya, jadi badan pembungkam pers.

“Menurut saya, akibat oknum tertentu pengurusnya, Dewan Pers saat ini secara kelembagaan telah menjadi semacam entitas pembunuh berdarah dingin, entitas sakit jiwa alias psikopat. Bayangkan saja, lembaga itu menyandang nama ‘pers’, namun bukannya bersimpati terhadap pekerja-pekerja pers, tapi malahan menggiring mereka masuk penjara dan membusuk di sana. Rekomendasi-rekomendasi itulah sebagai pedang yang digunakan untuk menyiksa wartawan kritis dimana-mana, tanpa rasa empati sama sekali, tanpa rasa bersalah, bahkan mungkin bangga. Itu ciri-ciri psikopat,” terang Jono dengan penuh rasa Empati.

Jono kembali mengucap dengan Tegas, Presiden Republik Indonesia tidak boleh terus-menerus diam dan menonton saja berjatuhannya korban-korban dari kebijakan Dewan Pers selama ini, dan Presiden Jokowi harus tetap menghormati Para Jurnalis Provesi.

 

(JD-Redaksi)

banner 468x60
author

Author: