banner 728x90

Dinsos PMD Kubu Raya Berikan Penekanan Lewat Intruksi Bupati

Spread the love

KUBU RAYA, INDEPNEWS.Com – Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Anna Mahliana mengatakan bahwa Kepala Desa harus bersikap Netral dan hal ini sudah tertuang dalam undang – undang nomor enam tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal nomor 29 yang melarang Kepala Desa untuk berpolitik ataupun menjadi pengurus Politik.

“Artinya, jika mendukung salah satu Calon Bupati, berarti dia sudah masuk ke dalam ranah mengikuti partai politik. Walalupun secara tidak langsung yang bersangkutan tidak termasuk didalam partai politik. Tetapi pada prinsipnya, itu dilarang,” ujar Anna saat diwawancarai diruangannya pada Rabu (16/5/2018).

Anna menegaskan, setiap Kepala Desa yang terlibat dalam berpolitik akan diberi sangsi mulai dari teguran ringan, sampai dengan sangsi pemberhentian terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

“Kita menindak lanjuti pasal 29 dan 51 undang – undang nomor tahun 2014 tentang desa serta menjaga netralitas desa dan perangkat desa di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 ini,” Kata Anna.

Anna Menjelaskan, dari situlah Bupati Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan instruksi nomor satu (1) tahun 2018 tentang larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terlibat dalam kampanye pada pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

Intrusksi tersebut diberikan untuk lebih menekankan kebijakan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor Enam (6) yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berfoto bersama dengan calon kepala daerah ataupun wakil kepala Daerah, serta mengunggah foto itu di media sosial.

“Kemudian tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan pada kegiatan kampanye. Kemudian tidak mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon kepala daerah selama masa kampanye. Agar netralitasnya tidak diragukan oleh masyarakat,” jelas Anna.

Lanjut Anna, Kepala Desa dan perangkat desa tidak boleh menggelar kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan kepada daerah, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Hal itu meliputi, ajakan, imbauan, seruan ataupun pemberian kepada masyarakat. Jadi ini sudah jelas, dan sudah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Bupati Kabupaten Kubu Raya. Instruksi ini sudah kami sampaikan kepada pihak Kecamatan dan memang sudah diketahui oleh Kepala Desa. Hal ini adalah penekanan dari pada Undang – Undang Nomor Enam (6),” terang Anna.

Pihaknya menekankan kepala Desa melalui Instruksi Bupati Kabupaten Kubu Raya, Karena adanya indikasi, beberapa Kepala Desa yang mungkin terlibat didalam kampanye kepada salah satu Calon Kepala Daerah.

Anna mengimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk bersikap Profesional dan netral jelang pelaksanaan pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan tanggal 27 2018 mendatang.

“Biarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Bersikaplah Profesional dan netral, bahwa pilihan berasal dari hati nurani. Jadi Kepala desa harus mengimbau masyarakatnya untuk memilih secara demokratis, kemudian memilih pemimpin yang benar – benar bisa mengantarkan Kabupaten Kubu Raya kepada pembangunan yang lebih pada Kerakyatan,” tutup Anna dengan sebuah senyuman.

 

(Viky / Redaksi)

banner 468x60
author

Author: 

Leave a Reply