banner 728x90

LSM Komite Pembangunan Desa Siap Pidanakan Kepala Desa yang TerlibatPraktek Money Politik

Spread the love

BANGKALAN INDEPNEWS.Com – Laporan Terkait dengan dugaan praktek Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu Calon Bupati Bangkalan secara resmi tidak bisa dilanjutkan, Senin 26 Februari 2018.

Mendengar hal itu LSM Komite Pembangunan Desa melalui sang Ketua Moh. Mubarok mengultimatum akan mempidanakan kepala desa yang terlibat kasus tersebut.

“Kasus ini sarat akan Nuansa Politis, tahap awal dilaporkan oleh penerima kemudian dicabut, setelah itu dilaporkan oleh warga dengan membawa saksi yaitu sejumlah kepala desa yang menerima uang tersebut.

Kemudian oleh Panwas dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil, ini ada apa..” jelas Moh. Mubarok.

Lebih lanjut Moh. Mubarok mensinyalir ada konspirasi jahat dibalik kasus tersebut.

“Kami mensinyalir ada konspirasi besar dibalik kasus ini, konspirasi ini bertujuan untuk menodai kesucian marwah demokrasi di Kabupaten Bangkalan, nuansa intimidasi juga kental dalam kasus ini, bagaimana tidak..?, ujarnya.

Pelapor pertama atau 001 awalnya sangat bersemangat untuk mengungkap kasus ini dengan membawa sejumlah saksi dan sampai menyerahkan Barang Bukti berupa uang kemudian menjelang pleno terakhir dia mencabut laporannya.

Setelah itu muncul pelapor kedua atau 002 juga membawa 3 orang saksi juga dengan menyertakan Barang Bukti, namun dianggap lemah oleh Panwaskab karena dari ketiga orang saksi tersebut terdapat perbedaan dalam memberi keterangan,” ungkap mantan aktifis BEM Nusantara ini.

Bahkan lebih tegas Mubarok mengatakan akan mempidanakan semua oknum yang terlibat dalam kasus Politik Uang ini.

“Panwas mengklaim bahwa telah melayangkan surat panggilan kepada 22 Kepala Desa untuk menjadi saksi namun ke 22 Kepala Desa itu tidak mau hadir, berangkat dari hal ini kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk mengurai benang kusut kasus ini, karena menurut laporan 001 yang telah ditetapkan sebagai temuan oleh Panwas,” sebutnya.

Kami menghimbau kepada setiap Kepala Desa untuk segera bersedia menjadi saksi, kalau mereka tetap kokoh maka kami akan mempidanakan setiap kepala desa yang namanya tertera dalam daftar panggilan Panwas.

“Karena kepala desa adalah Perangkat Negara tidak boleh ikut-ikut politik praksis apalagi sampai menerima uang itu,” tutup Tokoh Muda Bangkalan ini, Moh. Mubarok selaku ketua LSM KPD Bangkalan.

( HSN )

banner 468x60
author

Author: