banner 728x90

Aksi Tolak Impor Garam Depan Kantor DPRD Berakhir Ricuh

Spread the love

PAMEKASAN, INDEPNEWS.Com – Ratusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Pamekasan bersama petani garam tolak impor garam di depan Kantor DPRD kabupaten Pamekasan. Penolakan impor garam didepan kantor DPRD Pamekasan tesebut diwarnai dengan aksi saling dorong-mendorong waktu pihak demonstran hendak memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Pamekasan, Jum’at (9/2/2018) pukul 10.00 pagi.

Pihak demonstran merasa kecewa karena tidak ditemui ketua DPRD Pamekasan. Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut hanya ditemui anggota DPRD Pamekasan.

Moh Abror wakil ketua 1 PMII cabang Pamekasan mengungkap kapada awak media bahwa beberapa minggu yang lalu pemerintah melalui menteri perekonomian mengeluarkkan kebijakan melakukan impor garam sebanyak 3,7 juta ton yang dalam hal ini sangat jelas sekali merupakan bagian dari penindasan terhadap rakyat kecil khususnya para petani garam.

Idealnya, Negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, hari ini mulai membahas upaya impor garam sebesar 3,7 juta ton garam. Praktik inpor dianggap sudah menjadi alternatif terakhir dalam upaya pemenuhan kuota garam nasional.

Lanjut Abror, kabarnya ada perusahaan yang sudah diberi ijin impor garam dan sudah melakukan impor pertama tanggal 04 Januari 2018. Walau secara legal formal, melalui beberapa kementerian teknis, praktik dan kouta impor masih simpang siur dan masih dalam tahap pembahasan.

“Tanggal 19 Januari 2018, kementerian perdagangan mengeluarkan data jumlah infor 3,7 juta ton garam, sedang sedangkan kementriam KKP merekomendasikan 2,2 juta ton garam, dua kementrian teknis ini harusnya tetap mengacu pada UU dalam upaya melakukan praktik impor garam dan menjadi kementerian penerjemah nawacita Jokowi-JK. Akan tetapi kebijakan yang diambil justru sangat kontradiktif,” sesal Abror.

Sementara menanggapi persoalan itu anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Harun Suyitno, mengaku pihak DPRD Pamekasan sudah berusaha melakukan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sudah mengundang dinas terkait untuk membahas masalah inpor garam ini dan kami sudah menyurati gubernur jawa timur,” berbernya.

Sementara dalam aksi tersebut PMII cabang Pamekasan membawakan sebilan tuntutan diantaranya; 1.Pemerintah harus melakukan intensifikasi terhadap garam lokal, sesuai UU no. 7 tahun 2016. 2. Memperbaiki koordinasi antar kementrian dalam hal impor garam. 3. Menolak impor garam sebanyak 3,7 juta ton. 4. Tidak mengalihkkan fungsi garam industri menjadi garam konsumsi. 5. Memaksimalkan PT. Mitra garam yang dimiliki oleh BUMN, sehingga mampu memproduksi garam industri. 6. Mencabut izin impor PT.Mitra Tunggal Swakarsa yang ada di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan km. 12 Pamekasan. 7. Pemerintah daerah kabupaten Pamekasan harus menyuplai alat produksi garam untuk meningkatkan produktifitas garam local. 8. DPRD Pamekasan bersama dinas terkait membentuk tim pengawas stabilitasi pasar. 9. Pemerintah daerah kebupaten Pamekasan membuat regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau petambak garam.

(Syf/Sak/Tar)

banner 468x60
author

Author: 

Leave a Reply