banner 728x90

Dewan Desak Dindik Hapus Pungutan Liar di Sekolah

Spread the love

SIDOARJO, INDEPNEWS.Com – Sejumlah kalangan di DPRD Sidoarjo mendesak agar Dinas Pendidikan (Dindik) menghapuskan praktik pungutan berkedok dana partisipasi di sekolah-sekolah pelat mereh. Dewan mengakui sering menerima keluhan perihal pungutan ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Bangun Winarso mengatakan, keluhan masyarakat ini membuat dia risih juga. Pasalnya, jumlah pungutan yang digalang sekolah sifatnya resmi karena tidak ada larangam dari Dindik dan atas persetujuan Komite Sekolah.

“Tentu kami meminta agar Dindik meniadakan dana partisipasi ini. Paling tidak dimulai pada 2016. Di sisi lain, kami akan mendorong anggaran pemkab lebih besar untuk alokasi pedidikan agar praktik ini bisa dihapuskan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Alokasi anggaram itu tercermin dari postur APBD 2016. Menurutnya, upaya ini dia lakukan sebagai respons dari keluhan masyarakat.

“Kita mengakomodir keluhan itu. Nah kita sampaikan aspirasi itu pada pembahasan penganggaran untuk APBD 2016. Kita dorong terus agar berhasil,” kata Bangun.

Dia mengaku sudah menyampaikan rencana pembiayaan sekolah dengan dana APBD pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016. Apalagi, kekuatan APBD Kota Delta tahun depan menembus angka Rp 4,2 triliun.

Bangun menjelaskan, pungutan yang terjadi selama ini mendompleng UU Sisdiknas tahun 2003 Pasal 20 Ayat 9, disebutkan masyarakat wajib memberikan sumber daya dalam pendidikan.

Dia mengatakan, tafsiran pasal inilah yang akhirnya melegalkan praktik pungutan di sekolah.

“Penarikan dana ini melalui komite sekolah,” ujar anggota Komisi D itu.

Di Sidoarjo, dana partisipasi sekolah sangat beragam. Tidak pula ada batasan. Sekolah bisa menarik pungutan antara Rp 1,5 juta sampai Rp 6 juta tergantung tingkatan yakni SMP atau SMA. Jumlah itu bagi sebagian warga sangat memberatkan.

(mf/sry)

banner 468x60
author

Author: 

Leave a Reply